Tag: LEBIH dari 100 golongan

LEBIH dari 100 golongan

LEBIH dari 100 golongan

LEBIH dari 100 golongan hak asas orang( HAM) menekan rezim Kepala negara Amerika Sindikat( AS) Joe Biden menentang bahaya kepada Majelis hukum Pidana Global( ICC). Itu sehabis ketetapan kepala beskal buat memohon pesan perintah penahanan kepada Kesatu Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Dalam pesan pada Biden yang diterbitkan pada Kamis( 23 atau 5), lebih dari 100 badan HAM dari semua bumi memohon penguasa AS buat menentang seluruh usaha legislatif buat melemahkan ICC.

“ Keahlian ICC buat membagikan kesamarataan untuk para korban membutuhkan hidmat penuh kepada independensinya. Pendekatan berhati- hati kepada ketetapan majelis hukum melemahkan integritas, serta pada kesimpulannya, daya hukum selaku perisai kepada pelanggaran serta kecurangan HAM,” suara pesan itu, dikutip dari Angkatan laut(AL) Jazeera, Jumat( 24 atau 5).

Human Rights Watch, Amnesty International AS serta Kampanye AS buat Hak- Hak Palestina tercantum di antara para penandatangan pesan itu. Petisi itu dikirim sebagian hari sehabis Beskal ICC Dermawan Khan memublikasikan permohonan pesan perintah penahanan buat Kesatu Menteri Israel Benjamin Netanyahu serta Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan 3 administratur tua Hamas.

Khan mendakwa para atasan Israel membahu tanggung jawab kejahatan atas kesalahan perang serta kesalahan kepada manusiawi sehubungan dengan perang Israel di Rute Gaza, yang sudah membunuh lebih dari 35. 500 masyarakat Palestina semenjak dini Oktober.

Dakwaan kesalahan itu tercantum serbuan yang disengaja kepada masyarakat awam, pembantaian yang disengaja serta kelaparan masyarakat awam selaku senjata perang, tutur Khan. Pemberitahuan itu langsung mengakibatkan amarah badan parlemen pro- Israel dari partai Demokrat serta Republik AS, tercantum Biden sendiri, yang mengatakan ketetapan Khan kelewatan.

LEBIH dari 100 golongan

Sebagian badan Partai Republik sudah berjalan lebih jauh serta memohon Kongres buat mengesahkan hukum bipartisan. Tujuannya buat menjatuhkan ganjaran kepada administratur ICC selaku asumsi atas permohonan pesan perintah penahanan itu.

“ Amat berarti kalau Badan legislatif, dengan metode bipartisan, membagikan ganjaran yang mematahkan kepada ICC tidak cuma buat mensupport Israel namun pula buat menghindari aksi apa juga di era depan kepada personel Amerika,” tutur Senator Partai Republik Lindsey Graham.

Sepanjang konferensi kongres, Menteri Luar Negara AS Antony Blinken melaporkan rezim Biden hendak mau bertugas serupa dengan badan parlemen hal hukum buat memidana majelis hukum global.

“ Aku pikir kita wajib memandang langkah- langkah pas yang wajib didapat buat mengalami, sekali lagi, ketetapan yang amat salah ini,” tuturnya.

Tidak lama sehabis berprofesi pada 2021, Biden mencabut ganjaran AS kepada administratur ICC yang dijatuhkan oleh pendahulunya dari Partai Republik, Donald Trump, selaku bagian dari desakan kepala negara dari Partai Demokrat itu buat balik ikut serta dengan lembaga- lembaga global sehabis Trump berprofesi selaku kepala negara.

“ Sokongan kita kepada daulat hukum, akses kepada kesamarataan, serta akuntabilitas atas kekejaman massal merupakan kebutuhan keamanan nasional AS yang berarti yang dilindungi serta dimajukan dengan mengaitkan semua bumi buat mengalami tantangan hari ini serta era depan,” tutur rezim Biden tutur pada dikala itu.

Tetapi rezim Biden sudah membagikan sokongan diplomatik serta tentara yang jelas buat Israel sepanjang perang Gaza. Itu dicoba walaupun terdapat kritik besar serta jeritan buat membagikan dorongan AS pada kawan penting Timur Tengah itu.

AS membagikan paling tidak US$3, 8 miliyar dorongan tentara pada Israel tiap tahunnya, serta sudah membagikan dorongan bonus sepanjang bentrokan yang lagi berjalan di Gaza.

Pada dikala yang serupa, AS mempunyai ikatan yang kurang baik dengan ICC, yang dibuat bersumber pada Statuta Bulu halus buat menyelidiki kesalahan perang, kesalahan kepada manusiawi, serta kekejaman yang lain. AS ataupun Israel bukan ialah pihak Statuta Bulu halus serta tidak membenarkan yurisdiksi majelis hukum itu.

Palestina, yang ialah negeri pengamat non- anggota di PBB, dengan cara sah menyambut yurisdiksi ICC pada 2015, meluaskan wewenang majelis hukum itu buat menyelidiki kekejaman yang dicoba di area pendudukan Palestina.

Dalam suratnya, golongan HAM memohon rezim Biden buat membenarkan kalau tiap bentrokan hal cara Majelis hukum ditindaklanjuti lewat saluran peradilan yang pas bersumber pada akad Majelis hukum.

“ Kita menyongsong bagus statment pers rezim Kamu dalam sebagian pekan terakhir yang membuktikan kalau mereka tidak mensupport bahaya ataupun ancaman kepada administratur ICC,” suara pesan itu.

“ Kita menekan Kamu buat menentang usaha legislatif apa juga buat melemahkan ICC, serta buat memperjelas kalau terbebas dari pemikirannya hal analitis khusus ICC, Amerika Sindikat lalu mensupport metode peradilan global yang bebas.”
Viral artis terkenal sumbang sapi untuk di potong => https://tipeth.click/